Beberapa Catatan Terhadap Undang-Undang Ibu Kota Negara

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya dapat menyelesaikan penulisan buku ini. Buku yang ada di hadapan pembaca saat ini diberi judul: “Beberapa Catatan Terhadap Undang-Undang Ibu Kota Negara”. Adapun materi buku ini merupakan kumpulan tulisan Penulis di media online yang kemudian disusun dan disistematisasi serta dilakuan penyesuaian dan penambahan seperlunya.
Penulis memberikan judul dengan frasa “beberapa catatan” karena materi buku ini hanya merupakan beberapa catatan Penulis yang mengomentari Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN). Catatan atau komentar Penulis tersebut ditulis terhadap UU IKN baik ketika masih berupa Rancangan Undang-Undang (RUU) maupun setelah disahkan menjadi undang-undang. Catatan dan komentar Penulis tersebut sebagai bentuk kritik, saran, dan masukan terhadap proses kelahiran UU IKN yang pada saat itu dianggap sangat cepat dan kurang partisipasi masyarakat. Selain itu, catatan dan komentar Penulis juga terkait dengan materi-muatan UU IKN yang dianggap mengandung banyak kelemahan dan tumpang tindih dengan undang-undang lain.
Seperti diketahui, kelahiran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara dianggap sangat kontroversial dan fenomenal. Kelahiran UU IKN dianggap kontroversial karena proses kelahirannya yang dianggap sangat cepat dan tanpa sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, UU IKN juga dianggap fenomenal karena menjadi undang-undang yang banyak mendapatkan analisis, penolakan, bahkan sampai dengan pengujian ke Mahkamah Konstitusi (MK). Bahkan, berbagai diskusi, komentar, dan penelitian terhadap UU IKN masih terus berlanjut sampai dengan buku ini diterbitkan.
Keberadaan UU IKN kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. Namun demikian, persoalan yang sudah muncul ketika kelahiran UU IKN tidak serta-merta berhenti dengan keluarnya undang-undang perubahan tersebut. Dengan kata lain, sebagian kalangan masih tetap mempersoalkan kelahiran UU IKN sekalipun sudah mendapatkan perubahan dan penguatan dengan undang-undang perubahan tersebut.
Penulis menyadari bahwa persoalan dan kontroversi yang terus berlanjut atas keberadaan UU IKN masih belum tertampung seluruhnya di dalam buku ini. Hal itu sangat wajar mengingat banyaknya persoalan dan kontroversi yang mengiringi sejak kelahiran sampai dengan pelaksanaan UU IKN saat ini. Oleh karena itu, Penulis berharap dapat menampung hal tersebut ke dalam buku selanjutnya yang dapat melengkapi dan menambah materi yang sudah tertampung di dalam buku ini.
Penulis sangat mengharapkan buku sederhana ini ada guna dan manfaatnya dalam menambah literatur di bidang Ilmu Perundang-undangan, Hukum Tata Negara, Hukum Pemerintahan Daerah, Teori Legislasi, dan lain-lain. Semoga buku ini dapat menjadi sumbangsih dalam memberikan inspirasi dan literasi kepada para pembaca termasuk kepada para pengambil kebijakan di tanah air khususnya terkait dengan kelahiran dan keberadaan UU IKN.